Jnews.KotaBatu – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunjungi rumah salah seorang calon siswa Sekolah Rakyat di Batu, Jawa Timur, Senin (19/5/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Saat ini lagi berkunjung ke rumah pak Kadis. Pak Kadis ini satu profil keluarga yang masuk di desil 1. Beliau rumahnya masih ngontrak, ya, sangat kecil sekali. Kemudian punya putra-putri tiga, salah satu yang pertama namanya Nayra,” kata Gus Ipul saat melakukan kunjungan didampingi Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, pilar sosial dan sekretaris desa setempat.
Nayra Syalisya merupakan calon siswi sekolah rakyat untuk jenjang SMP. Dia masih menjalani proses seleksi administrasi.
Gus Ipul menuturkan bahwa profil keluarga seperti ini yang disasar oleh Presiden Prabowo agar anak-anak dari masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat meneruskan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik.
Lebih lanjut, Gus Ipul juga menegaskan terkait adanya Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu jalannya sekolah umum.
“Sekolah Rakyat ini memang diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). Desil 1 itu 10 persen penduduk Indonesia terbawah yang di situ adalah miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya.
Saat mengunjungi Nayra dan orangtuanya, Gus Ipul juga mengatakan ketika nanti Nayra masuk di Sekolah Rakyat akan tinggal di asrama dengan lingkungan yang baik sehingga bisa belajar dengan tenang. “Kalau sudah lulus jadi agen perubahan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk lingkungan,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga berpesan kepada Nayra untuk tetap bangga kepada orangtuanya apapun keadaannya. “Kita ingin Nayra ini nanti punya pendidikan dan masa depan yang baik. Apapun keadaannya Nayra tetap bangga sama orangtuanya,” ucap Gus Ipul.
Tidak lupa Gus Ipul juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan KKN dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat.
“Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan-titipan termasuk dari titipan menteri, titipan gubernur, titipan itu tidak ada,” tegasnya.
Ia menjelaskan yang akan menjadi siswa di Sekolah Rakyat adalah murni dari masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN, kemudian dilakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan lalu hasilnya disepakati oleh pihak pemerintah daerah.(ARM)
