Jnews.Jakarta – Di tengah ancaman krisis iklim global yang kian nyata, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH)
mengambil inisiatif strategis dengan mengumpulkan 124 pimpinan daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa di Jakarta.
Melalui “Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah
Karbon Berketahanan Iklim”, KLH/BPLH berupaya memastikan agar instrumen tata kelola karbon dapat terintegrasi kuat ke dalam agenda pembangunan daerah, sehingga manfaat ekonomi dan ekologinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam arahan kuncinya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah fondasi utama agar instrumen ekonomi karbon tidak berjalan sendiri secara sektoral.
“Intinya memang forum ini disediakan untuk mengeksplorasi. Nah sekali lagi, pemerintah
di pusat nggak mau sendirian; kita memastikan bahwa nilai ekonomi karbon ini sebanyakbanyaknya dinikmati oleh masyarakat yang ada di tapak, masyarakat di daerah, di mana bapak/ibu sekalian adalah sebagai pemimpin. Jadi saya rasa itu, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, kita sangat terbuka untuk terus berkomunikasi,” tegas Menteri Jumhur.
Sebagai pilar pembangunan, Nilai Ekonomi Karbon (NEK) bersinggungan erat dengan
mandat kelembagaan di tingkat daerah, mulai dari perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran, penegakan hukum, hingga mobilisasi sumber daya.
Terkait hal ini, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menekankan bahwa orientasi utama penerapan NEK di daerah harus berakar
pada aksi nyata penurunan emisi.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa semua upaya ini pada dasarnya adalah peran kita,
penduduk kita untuk bersama-sama penduduk bumi lainnya memenuhi target komitmen kita di emisi. Karena yang akan kita kemudian tetapkan nilai ekonominya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat terlihat, yang kemudian adalah hasil dari upaya kita menurunkan emisinya,” ungkap Ary Sudijanto.
