Jnews.KotaMalang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) di wilayah kerja Malang tetap terjaga, di tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global.
Di tengah dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global, kinerja industri perbankan di wilayah kerja OJK Malang per April 2025 tetap resilien dan stabil. Dari sisi kinerja intermediasi, pada April 2025, secara yoy kredit mengalami peningkatan sebesar Rp11,70 triliun, atau tumbuh sebesar 12,32 persen yoy.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,07 persen yoy menjadi sebesar Rp28,79 triliun. Di sisi lain, Bank Umum Konvensional masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu tumbuh sebesar Rp10,94 triliun atau 12,51 persen yoy.
Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif. Pada April 2025, DPK tercatat tumbuh sebesar 1,40 persen ytd atau meningkat sebesar 4,25 persen yoy menjadi Rp100,80 triliun. Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran (porsi: 20,26 persen), Industri Pengolahan (porsi: 16,75 persen), dan Untuk Pemilikan Rumah Tangga, termasuk Multiguna (porsi: 15,55 persen).
Pertumbuhan kredit sendiri disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran (tumbuh Rp1,99 triliun atau 10,16 persen), sektor Konstruksi (tumbuh Rp1,87 triliun atau 28,02 persen), dan sektor Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna) (tumbuh Rp1,73 triliun atau 11,63 persen). Secara umum kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL perbankan sebesar 2,71 persen (Maret 2025: 2,57 persen), meningkat 0,26% secara yoy.
Pinjaman yang Disalurkan oleh Lembaga Keuangan Mikro tumbuh sebesar 7,37 persen ytd menjadi Rp11,31 miliar sampai akhir Triwulan I 2025 diiringi dengan penurunan risiko kredit yang dicerminkan oleh tingkat NPL menjadi 19,98 persen.
OJK Malang mencatat jumlah investor pasar modal di wilayah kerja OJK Malang mencapai 308.498 investor sampai dengan akhir April 2025. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan 11,47 persen dari posisi yang sama tahun sebelumnya yang sejumlah 276.742 investor. Demografi SID S-INVEST didominasi oleh investor individu yang berdomisili di Kabupaten Malang (33,90 persen) dan Kota Malang (28,01 persen). Di sisi lain, demografi SID C-BEST didominasi oleh investor individu yang berdomisili di Kota Malang (63,96 persen).
Peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh SID C-BEST yang mencapai 145.612 SID per 31 April 2025 atau tumbuh 22,09 persen yoy. C-BEST merupakan platform elektronik yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi saham dan surat berharga lainnya. Sedangkan apabila dilihat dari domisili investor, Daerah Tingkat II yang menunjukkan pertumbuhan jumlah investor tertinggi adalah Kota Pasuruan (tumbuh 19,03 persen yoy) dan Kota Probolinggo (tumbuh 14,61 persen yoy).
Nilai transaksi saham pada 7 Daerah Tingkat II wilayah kerja OJK Malang mencapai Rp2.271 miliar pada bulan April 2025, tumbuh 5,52 persen dari posisi yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham di Kota/Kabupaten Pasuruan serta Kota/Kabupaten Probolinggo sendiri tercatat meningkat masing-masing sebesar 76,18 persen dan 40,88 persen yoy namun nilai transaksi saham di Malang Raya menurun sebesar 0,60 persen.
Nilai penjualan reksa dana di wilayah kerja KOJK Malang turut menunjukkan peningkatan sebesar Rp114 miliar dari Rp185 miliar selama bulan Maret 2024 menjadi Rp299 miliar selama bulan Maret 2025 dan diiringi dengan peningkatan jumlah nasabah mencapai 137,51 persen yoy.
Sejak 1 Januari s.d. 31 Mei 2025, OJK Malang telah melaksanakan 44 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 15.547 peserta serta berbagai rapat koordinasi program kerja bersama TPAKD wilayah kerja OJK Malang. Selain melaksanakan edukasi secara tatap muka, edukasi keuangan juga disampaikan melalui kanal media sosial resmi OJK Malang di Instagram yaitu @ojk_malang.
Sementara itu, sejak 1 Januari hingga 31 Mei 2025, OJK telah memberikan 838 permintaan layanan konsumen baik secara tatap muka maupun melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, atau meningkat 24,70 persen dari tahun lalu. Dari permintaan layanan tersebut, sebanyak 321 berasal dari sektor perbankan, 124 berasal dari perusahaan pembiayaan, 115 berasal dari perusahaan fintech peer-to-peer lending, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan lembaga yang tidak berada dibawah pengawasan OJK seperti koperasi dan perusahaan e-commerce.
Sama dengan periode bulan sebelumnya, topik layanan terkait aktivitas keuangan ilegal masih didominasi dengan terjebak pinjaman online ilegal (55,32 persen), investasi bodong penyelesaian pekerjaan tertentu (7,09 persen), dan penipuan call center (7,09 persen). Secara nasional, sejak 1 Januari hingga 23 Mei 2025, OJK telah menerima 5.287 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 4.344 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 943 pengaduan terkait investasi ilegal.
Menurut Kepala kantor OJK Malang, Farid Faletehan, dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari s.d. 23 Mei 2025, OJK telah:
1. Menemukan dan menghentikan 1.123 entitas pinjaman online ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
2. Satgas PASTI menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
OJK bersama Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Sejak peluncuran pada November 2024 s.d. 23 Mei 2025, IASC telah menerima 128.281 laporan yang terdiri dari 85.120 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 43.161 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 208.333 dan jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 47.891.
“Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp2,6 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp163 miliar. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.” Ucapnya.
Waspada Modus Penipuan Berkedok Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Modus baru penipuan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sedang marak terjadi. Pelaku menghubungi korban via Whatsapp, pesan SMS, atau telepon, mengaku sebagai petugas Disdukcapil dan menawarkan bantuan aktivasi IKD. Pelaku kemudian meminta data pribadi korban (NIK, Nomor KK, foto KTP-el, dan OTP) dengan dalih membuat verifikasi. Sehingga data korban bisa disalahgunakan untuk transaksi keuangan ilegal.
“Aktivasi IKD hanya dapat dilakukan di kantor resmi Disdukcapil. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi dan rahasia kepada pihak tidak dikenal seperti PIN, CVV, nama ibu kandung, kata sandi aplikasi keuangan, dan detail rekening.” Tutup Farid. (*/ARM)
