Jnews.KotaMalang – Universitas Brawijaya (UB) melakukan pendataan dan verifikasi terhadap mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi. Kegiatan tersebut berlangsung di Selasar Gedung Rektorat UB, Jumat (21/8/2026). Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi mahasiswa dan keluarga sekaligus memetakan dampak serta kebutuhan yang mereka hadapi pascabencana.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan UB, Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., mengatakan berdasarkan data Direktorat Teknologi Informasi UB terdapat sekitar 200 an mahasiswa UB yang berasal dari NTT. Dari proses verifikasi yang dilakukan, sebanyak 33 mahasiswa telah terverifikasi, dengan 31 mahasiswa mengikuti verifikasi offline dan 2 orang secara daring.
Ia menjelaskan, hasil verifikasi tersebut menjadi dasar bagi UB untuk menentukan tindak lanjut bagi mahasiswa terdampak. Bantuan yang diberikan dapat berupa biaya hidup maupun bentuk bantuan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing mahasiswa.
Setiawan mengatakan pihak rektorat masih melakukan konsultasi terkait bentuk bantuan yang dapat diberikan. Kondisi gempa yang terjadi setelah pembayaran UKT menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
Selain bantuan dari universitas, UB juga membuka peluang dukungan dari pihak eksternal. Perusahaan, pemberi Corporate Social Responsibility (CSR), maupun komunitas alumni dapat dipertemukan dengan mahasiswa terdampak untuk memberikan bantuan secara langsung.
“Kalau misalnya kita mempertemukan mereka dengan perusahaan pemberi CSR, mereka langsung ketemu, kemudian langsung memberikan bantuan,” jelasnya.
Penanganan dampak bencana juga tidak hanya dilakukan oleh bidang kemahasiswaan. Setiawan menyebut unit lain di lingkungan UB memiliki peran sesuai dengan kewenangannya, termasuk dalam pemberian bantuan dan dukungan kepada wilayah terdampak.
Dalam proses pendataan tersebut, Eksekutif Mahasiswa turut terlibat dalam proses verifikasi. Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB 2026, Kafitan Aidil mengatakan keterlibatan dilakukan untuk membantu universitas memperoleh informasi mengenai kondisi mahasiswa di lapangan.
Koordinasi dengan organisasi kemahasiswaan dinilai penting karena mahasiswa memiliki informasi yang lebih dekat mengenai kondisi teman-temannya.
Kafitan Aidil, Wakil Presiden EM UB 2026, mengatakan proses verifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan mahasiswa terdampak dapat terdata dan memperoleh perhatian sesuai kondisi yang mereka alami.
“Pendataan ini penting untuk memastikan kondisi teman-teman mahasiswa yang terdampak, baik dari sisi keluarga, tempat tinggal, maupun kebutuhan mereka setelah bencana. Kami ingin memastikan mahasiswa yang terdampak tidak terlewat dalam proses pendataan,” ujar Kafitan.
Menurut Kafitan, EM UB juga akan terus berkoordinasi dengan pihak universitas dalam menindaklanjuti hasil verifikasi mahasiswa terdampak.
“Harapannya, setelah proses verifikasi ini, kebutuhan mahasiswa bisa segera ditindaklanjuti. Kami akan terus berkoordinasi dengan universitas agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang terdampak,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Kesejahteraan Mahasiswa EM UB 2026, Dimas Satya Saputra, mengatakan terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi mahasiswa. Aspek tersebut meliputi kondisi finansial, psikologis, hingga tempat tinggal mahasiswa setelah bencana.
“Yang diverifikasi ada tiga aspek, mulai dari finansial, psikologis, hingga tempat tinggal pascabencana,” ujar Dimas.
Dampak gempa turut dirasakan oleh keluarga mahasiswa. Fakhirah Na’ilah Ilham, mahasiswa Fakultas Kedokteran UB asal NTT, mengatakan keluarganya tinggal di tenda setelah rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa.
“Saya harap ke depan mungkin ada keringanan UKT. Kebetulan UKT saya Rp12 juta. Mungkin bisa ada keringanan di bawah Rp 7 juta,” ujarnya.
Selain kondisi finansial dan tempat tinggal, dampak terhadap kegiatan akademik juga menjadi perhatian. Setiawan menjelaskan kebijakan pembelajaran bagi mahasiswa terdampak merupakan kewenangan fakultas masing-masing karena setiap fakultas memiliki kebijakan dan aturan akademik yang berbeda.
“Kalau itu teknis-teknis begitu, masalah kuliah yang menangani fakultas,” kata Setiawan.
Mahasiswa yang masih berada di wilayah terdampak dan mengalami kesulitan mengikuti perkuliahan dapat dikoordinasikan dengan fakultas masing-masing. Penanganan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi mahasiswa dan kebijakan akademik yang berlaku.
Proses verifikasi dilakukan dengan melihat kebenaran asal atau lokasi mahasiswa, status dampak bencana pada keluarga, dampak tidak langsung yang dialami mahasiswa, serta kebutuhan mendesak.
Melalui pendataan tersebut, UB berupaya memperoleh gambaran kondisi mahasiswa terdampak secara lebih menyeluruh. Data yang terkumpul diharapkan menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan dan tindak lanjut, baik dari universitas, fakultas, organisasi kemahasiswaan, maupun pihak eksternal. Dengan melibatkan berbagai pihak, UB berupaya memastikan mahasiswa yang terdampak gempa tidak hanya terdata secara administratif, tetapi juga mendapatkan dukungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka pascabencana. (RST/Humas UB/ARM)
