Jnews.KotaMalang — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, mengajak seluruh kader dan Penyuluh KB untuk menggencarkan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD (3B).
Ajakan itu disampaikan Menteri Wihaji saat berdialog dengan para pejuang KB yang selalu “bergerilya” di lapangan pada acara Temu Kader dan Penyuluh KB, berlangsung di Mini Block Office Pemkot Malang, Selasa (12/08/2025).
“Ibu ada tugas baru di TPK (Tim Pendamping Keluarga). Namanya MBG, makan bergizi gratis. Kementerian kita mendapat tugas untuk mendistribusikan MBG khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD,” ujar Menteri Wihaji.
Saat ini terdapat empat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kota Malang. Sebanyak 300 Keluarga Risiko Stunting (KRS) sudah mendapatkan MBG 3B.
“Tugas kita mendistribusikan, diambil dari SPPG, lalu dibawa ke ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD di rumahnya. Sebab, tidak mungkin mereka ada di posyandu setiap hari,” ujar Menteri Wihaji.
Ia juga menyampaikan bahwa pendistribusian MBG 3B oleh para kader akan ada uang pengganti transport, dengan rata-rata Rp 1 juta per orang.
- MBG dan GENTING untuk Cegah Stunting
Di Indonesia diketahui terdapat 19,8% kasus stunting (SSGI 2024). Artinya, kalau ada 10 balita, berarti ada dua stunting. Untuk itu, pemerintah telah dan akan terus melanjutkan intervensi berupa distribusi makanan bergizi, penyediaan air bersih, hingga perbaikan sanitasi di antaranya pengadaan jamban. Intervensi ini dilakukan melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
“Calon pengantin (Catin) juga kita urus. Jangan sampai yang mau nikah umurnya di bawah 19 tahun. Rekomendasi kita 21 tahun, karena dipastikan kata dokter di bawah 19 tahun nikah, pasti (melahirkan anak) stunting. Sedangkan stunting hanya bisa disembuhkan 20% dalam periode seribu hari pertama kehidupan. Maka, prioritaskan seribu hari pertama kehidupan di mana usia bayi hingga berumur dua tahun,” ujar Menteri Wihaji.
Menteri Wihaji juga mengemukakan tentang fenomena perempuan pekerja yang enggan memiliki anak karena khawatir keluar dari pekerjaan. “Sekarang ada sekitar 71.000 perempuan Indonesia pengen menikah tapi tidak pengen punya anak,” ungkap Menteri Wihaji.
Karena itu, pemerintah menghadirkan Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak). Program ini memastikan di setiap perkantoran ada penitipan anak. Kemudian ada AI SuperApps tentang Keluarga. Dan ada juga Lansia Berdaya (Sidaya), sebuah program pemberdayaan bagi lansia, di antaranya melalui sekolah lansia.
Keseluruhan program itu merupakan program unggulan atau quick wins yang diinisasi Kementerian Kependudukan dan Pembamgunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. “Program-program itu penting. Semuanya dalam rangka siklus kehidupan, biar kita semua bahagia,” ujarnya.
- Tantangan Pengasuhan Masa Kini
Setidaknya 80% anak-anak diasuh oleh ibu. Sedangkan, menurut Menteri Wihaji, kepemimpinan seorang anak salah satunya terbentuk karena ayah terlibat dalam pengasuhan. “Leadershipnya (anak) sangat dipengaruhi oleh ayah. Petarungnya sangat dipengaruhi oleh ayah,” imbuhnya.
Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), juga diungkit Menteri Wihaji dalam pertemuan itu. GATI menjadi sebuah gerakan yang melihat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sangat penting.
“Bukan ayah secara fisik, tetapi sosok. Sekarang ada sekitar 16 juta kepala rumah tangga perempuan,” ungkap Menteri Wihaji.
Ia juga menggaungkan gerakan ‘ngobrol’ untuk mencegah pemakaian gawai (handphone) yang berlebihan di tengah keluarga masa kini.(*/ARM)
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
