
Jnews.KotaMalang – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, menjadi pemateri utama pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Brawijaya (UB) Tahun 2025 di Gedung Samantha Krida UB, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa pagi (12/08/2025).
Membahas bonus demografi untuk para mahasiswa baru yang juga masuk ke dalam usia produktif, tema yang diusung Menteri Wihaji dalam acara tersebut adalah “SDM Unggul Indonesia Menghadapi Tantangan Nasional dan Global dalam rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Bonus demografi adalah periode krusial untuk mencapai Pembangunan Indonesia Emas 2045. Ini sebenarnya adalah kondisi ideal yang harus dimanfaatkan untuk mendorong kemakmuran penduduk.
Menteri Wihaji lebih jauh mengatakan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN telah merumuskan pembangunan kependudukan berdasarkan siklus kehidupan. Sekaligus juga bentuk-bentuk intervensi prioritas yang harus dilakukan.
Pada balita 0-5 tahun, demikian Menteri Wihaji, intervensi yang dilakukan berupa pemenuhan gizi dan pola asuh. Anak SD hingga SMP berusia 6 – 14 tahun juga dilakukan intervensi gizi dan jaminan sekolah. Kemudian bagi anak SMA – Nahasiswa berumur 15 hingga 21 tahun, intervensi berupa pembekalan skill/vokasi dan magang. Begitu pula pada usia Golden (22-54 tahun), diberikan pelatihan skill/vokasi dan produktivitas.
“Negara hadir untuk menjawab bonus demografi. Maka, mahasiswa harus produktif dengan skillnya dan ditunjukkan dengan cara di antaranya magang,” ujar Menteri.

Sementara untuk usia silver (55-64 tahun), diberikan intervensi kesehatan dan persiapan pensiun. Terakhir, lansia berusia 65 tahun ke atas, intervensinya berupa penanganan kesehatan dan perlindungan sosial.
Menteri Wihaji juga mengatakan bahwa Kemendukbangga/BKKBN telah bertransformasi menjadi stimulator pembangunan manusia berbasis keluarga. Menempatkan keluarga di pusat kebijakan, menjahit titik-titik yang tercecer sebagai penghubung antarprogram dan antarlevel pemerintahan.
“Presiden sangat fokus dengan generasi emas dengan penerus masa depan Indonesia. Di dalam visi Indonesia emas ada empat isu, yaitu SDM unggul, Ekonomi yang maju, Pembangunan yang merata, dan Negara yang demokratis,” jelas Menteri Wihaji.
Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN juga melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya poin ke-4 dan ke-6, yakni memperkuat sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. “Sementara fokus kementerian adalah pengendalian penduduk, menangani disparitas, persebaran serta tantangan dan peluang bonus demografi,” tegas Menteri Wihaji.
- Menjawab Tantangan Bonus Demografi
Menjawab tantangan bonus demografi, Menteri Wihaji berujar, Kemendukbangga/BKKBN mempunyai lima quick wins. Masing-masing adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dengan target 1 juta keluarga berisiko stunting (KRS) mendapat intervensi berupa pemberian bantuan nutrisi maupun non nutrisi. Ini merupqkan hasil kolaborasi kader posyandu, psikolog anak, Dokter Spesialis Anak, influencer parenting, LSM dan pemerintah daerah.
Quick wins berikutnya adalah Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), dengan mengedepankan daycare unggul berstandarisasi, pengasuh tersertifikasi, terdapat psikolog anak dan dokter spesialis anak. Keberadaan daycare ini ditandai pula dengan adanya laporan tumbuh kembang anak setiap bulan. Didukung kolaborasi enam kementerian yang dilandasi Surat Edaran Bersama.
Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), adalah quick wins yang mengoptimalisasikan peran ayah dalam menjawab fenomena fatherless, ditandai adanya layanan konseling dan lahirnya konsorsium komunitas ayah teladan.
Lansia Berdaya (SIDAYA) adalah salah satu program quick wins yang menyediakan homecare berbasis komunitas untuk usia lanjut yang tidak mendapat perawatan oleh anak, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan RSUD tanpa rujukan, dan pemberdayaan lansia sesuai kapasitas mereka dan lapangan kerja yang tersedia.
Terakhir, AI SuperApps tentang keluarga, berisi layanan A-Z pembangunan keluarga, konsultasi, pendataan keluarga, ketahanan kependudukan. Termasuk ketahanan usia produktif dan interoperabilitas lintas Kementerian/Lembaga.
- Kontribusi Universitas Brawijaya dalam Penurunan Stunting di NTT
Setelah mengisi materi di PKKMB Universitas Brawijaya Tahun 2025, Menteri Wihaji selanjutnya berdiskusi dengan jajaran Rektorat dan para Dekan Universitas Brawijaya membahas penurunan stunting di NTT.
“Kenapa stuntingnya tertinggi di Indonesia? Dulu 37,9% (2023), di 2024 masih 37, tapi tertinggi se Indonesia. Padahal NTT adalah sebuah pulau yang dikelilingi laut dengan banyak ikan di dalamnya. Protein juga lumayan, daun kelor juga lumayan,” ujar Menteri Wihaji bertanya.
Menteri pun menyimpulkan bahwa salah satu alasan tingginya stunting di NTT adalah masalah perilaku. “Selain asupan gizi, pernikahan dininya lumayan. Mereka tidak mau mendengarkan pemerintah. Mereka lebih mendengar pastor, pendeta, dan tokoh agama lainnya.”
Ia berterima kasih pada Universitas Brawijaya yang telah mendukung penurunan stunting di NTT — satu-satunya provinsi yang tidak mendapatkan bonus demografi — dengan riset-risetnya. Ia pun menitipkan dua hal. “Satu, pengembangan sumber berdaya manusia. Dua, pengentasan kemiskinan.”
Menteri juga mengapresiasi riset UB tentang penanaman jagung di NTT. Sebuah riset untuk mengetahui tanaman apa yang cocok dengan struktur tanah di NTT. Selain itu juga ada riset tentang pengembangan peternakan, khususnya di Sumba.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) UB, Prof. Luchman Hakim, S.Si, M.Agr.Sc, Ph.D, memaparkan bahwa UB bersama Konsorsium Perguruan Tinggi telah membuat skema lima rencana aksi strategis untuk NTT dan NTB.
Rencana aksi pertama adalah inovasi sosial dan kelembagaan. Rencana aksi ke dua berupa inovasi kesehatan dan lingkungan. Rencana aksi tiga adalah inovasi pengelolaan pangan lokal bergizi. Rencana aksi keempat inovasi produksi bahan pangan bergizi. Rencana aksi kelima pengembangan.
Diskusi juga dihadiri Wakil Rektor V Bidang Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak, dan beberapa Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya.(*/ARM)
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).













