Jnews.KotaMalang – Dosen Hubungan Internasional FISIP UB, Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., menilai eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berimplikasi terhadap konfigurasi geopolitik global, termasuk posisi Indonesia.
Menurutnya, konteks terkini perlu dilihat bersamaan dengan masuknya Indonesia dalam Board of Peace (BoP), dimana Amerika Serikat berperan sebagai salah satu pemimpin utama.
Kondisi ini, kata Abdullah, menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan.
“Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila Indonesia dipersepsikan condong pada satu blok kekuatan, maka hubungan dengan blok lain berpotensi mengalami friksi. Dampaknya dapat muncul dalam bentuk hambatan perdagangan, penurunan investasi, gangguan kerja sama pertahanan, hingga berkurangnya dukungan politik di forum multilateral.
Di sisi lain, jika Indonesia terlalu defensif atau ambigu dalam menyikapi konflik, kredibilitas sebagai negara middle power dapat dipertanyakan.
“Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif,” tandasnya.
Abdullah menambahkan dinamika geopolitik global tersebut juga berdampak langsung pada kondisi domestik. Ketegangan yang berujung pada gangguan stabilitas energi global berpotensi meningkatkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya dirasakan masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Bagi mahasiswa, dampaknya nyata. Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah,” jelasnya.
Dalam jangka menengah, tekanan fiskal negara akibat lonjakan subsidi energi juga berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran publik. Abdullah mengingatkan bahwa sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan program pengembangan mahasiswa, dapat terdampak apabila beban anggaran negara meningkat signifikan.
Selain aspek ekonomi, ia juga menyoroti framing konflik yang berkembang di ruang publik internasional. Menurutnya, perang yang terjadi kerap dibingkai sebagai konflik internal dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk Arab yang berkoalisi dengan Amerika Serikat, padahal akar persoalannya bersifat politik dan strategis.
“Perang ini sudah diframing sebagai perang di dalam dunia Islam, padahal persoalannya adalah politik. Iran tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat, dan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Iran mengklaim memiliki hak membela diri,” paparnya.
Abdullah menjelaskan bahwa berdasarkan interpretasi Iran terhadap Piagam PBB, negara tersebut menganggap memiliki legitimasi untuk melakukan serangan balasan, termasuk terhadap pangkalan militer dan situs Amerika Serikat di kawasan Teluk, karena serangan terhadap Iran dinilai berasal dari wilayah tersebut.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya peran universitas, dosen, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan tidak simplistik kepada publik. Penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis, berpotensi mengaktifkan kembali pemikiran ekstrim dan sel-sel radikal.
“Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.
Melalui forum akademik seperti Iran Corner dan kajian yang berkelanjutan, UB berupaya menghadirkan perspektif berbasis data dan analisis ilmiah dalam menyikapi isu global. Abdullah menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan sekadar memilih keberpihakan, melainkan menjaga konsistensi prinsip bebas aktif di tengah tekanan geopolitik.
“Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan, mempertahankan kredibilitas, dan tetap berperan dalam mendorong stabilitas global,” pungkasnya.
Diskursus ini menegaskan peran kampus sebagai ruang intelektual yang tidak hanya membahas isu global secara kritis, tetapi juga mengaitkannya dengan kepentingan nasional serta dampaknya bagi masyarakat luas. (REV/Humas UB/ARM)
