Jnews.São Paulo, Brasil, — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen Indonesia
untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas
tinggi sebagai solusi nyata menuju ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan ini
disampaikan pada kegiatan High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30
(SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future”, yang digelar di São Paulo, Brasil.
Forum yang diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim
Djojohadikusumo, menghadirkan jajaran pejabat tinggi Indonesia, serta pemimpin
organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat diplomasi iklim Indonesia
menjelang COP30 di Belém, Brasil.
Dalam sambutannya, Menteri Hanif menyampaikan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru dalam pengelolaan karbon melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Regulasi ini memperluas mekanisme
perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, serta membuka peluang
kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi. “KLH/BPLH berkomitmen memastikan bahwa setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. Ini bukan hanya mekanisme pasar, tapi jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Menteri Hanif.
Sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Pemerintah
Indonesia melakui KLH/BPLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional
melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima independent crediting schemes dunia, yakni Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth. Langkah ini memperluas ruang aksi mitigasi berbasis alam (nature-based) dan teknologi (technology-based), sekaligus memperkuat daya saing pasar karbon nasional di tingkat global.
Menambahkan arah strategis kebijakan nasional, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya kemitraan global dan kepastian kebijakan dalam mendorong investasi karbon yang berintegritas. “Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas. Melalui
regulasi baru ini, kami ingin memastikan bahwa nilai ekonomi karbon tidak hanya
menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Hashim S. Djojohadikusumo.
Hashim juga menambahakn “Kegiatan ini adalah langkah nyata Indonesia membangun jembatan hijau antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global.”
KLH/BPLH juga mengundang investor dan pelaku usaha global untuk bergabung dalam Paviliun Indonesia di COP30 Belém, yang akan menampilkan forum seller meets buyer guna mempertemukan penyedia dan pembeli kredit karbon berintegritas tinggi.
Sekitar 90 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) potensi kredit karbon dari aksi mitigasi di sektor kehutanan dan lahan (FoLU), energi, industri, dan pengelolaan limbah akan dipaparkan lebih rinci di Indonesia Pavilion mulai Senin, 10 November 2025.
Paviliun ini akan menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan proyek, mitra,
serta inovasi nasional yang siap bekerja sama dengan dunia. Selain itu, selama agenda COP30, KLH/BPLH juga memperkuat kerja sama bilateral untuk memperluas akses pendanaan dan transfer teknologi hijau. Dalam rangkaian preCOP30 pekan ini, KLH telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan The Royal Foundation dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris. Kedua kerja sama ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat sinergi global menuju transisi energi dan ekonomi rendah emisi.
“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah wujud kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi nyata terhadap perubahan iklim global. Melalui kerja sama lintas negara, kita menegakkan integritas dan memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tegas Menteri Hanif.
Dengan kehadiran aktif di COP30, KLH/BPLH menegaskan peran Indonesia sebagai pembangun jembatan hijau dunia — memperkuat diplomasi iklim, membuka
peluang investasi hijau, dan menempatkan Indonesia di garis depan transisi
menuju ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan. (*/ARM)
