Jnews.KotaMalang – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran dampak global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Di tengah meningkatnya spekulasi publik soal kemungkinan perang berskala besar, pengamat menilai konflik tersebut bukan sekadar persoalan militer sesaat, melainkan akumulasi rivalitas panjang yang berakar pada persoalan keamanan eksistensial antarnegara.
Pakar hubungan internasional Dion Maulana P., M.Hub.Int, Ph.D (cand.)., Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menjelaskan bahwa hubungan antara Israel dan Iran sejak lama berada dalam situasi saling mengancam secara fundamental. Menurutnya, dalam konsep keamanan ontologis (ontological security), kedua negara sulit mencapai rasa aman selama pihak lawan masih dianggap ancaman utama terhadap eksistensi negara.
“Iran itu ancaman bagi Israel, Israel juga ancaman bagi Iran. Selama kamu ada, aku tidak akan merasa aman. Jadi konflik seperti ini akan terus ada karena persoalan keamanannya sudah pada level eksistensial,” ujarnya 02 Maret pada Tim Humas UMM.
Dion menilai eskalasi terbaru dipicu kebuntuan negosiasi nuklir antara Iran dan Washington yang berlangsung sejak tahun sebelumnya. Dialog yang sempat berjalan kembali menemui jalan buntu hingga akhirnya terjadi serangan terhadap fasilitas pengembangan nuklir Iran di tengah proses diplomasi yang masih berlangsung. Ia menyebut keputusan Presiden Donald Trump tidak hanya dipengaruhi isu pengayaan nuklir, tetapi juga tekanan keamanan kawasan.
“Alasannya dua. Pertama soal pengayaan nuklir yang dikhawatirkan menjadi senjata. Kedua, Iran dianggap mengancam sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Israel dan basis militer Amerika di kawasan,” katanya.
Meski demikian, Dion meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan konflik ini akan berujung pada perang dunia ketiga. Ia menilai proses menuju konflik global membutuhkan dinamika panjang, berbeda dengan eskalasi konflik regional. Menurutnya, berbagai klaim yang menyebut keterlibatan negara besar seperti China, Rusia, maupun Korea Utara harus diverifikasi terlebih dahulu.
“Banyak informasi yang beredar itu harus dicek dan ricek lagi. Tidak bisa langsung disimpulkan akan menjadi Perang Dunia Ketiga, karena proses menuju ke sana itu sangat kompleks,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan eskalasi konflik saat ini telah memasuki fase yang lebih berbahaya setelah jalur energi strategis dunia di Selat Hormuz dilaporkan telah ditutup. Penutupan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia tersebut berpotensi memicu guncangan ekonomi global yang dampaknya dapat dirasakan hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Dion, terganggunya arus distribusi energi internasional tidak hanya akan memicu lonjakan harga minyak dunia, tetapi juga berpotensi mendorong perubahan sikap politik luar negeri negara-negara besar yang terdampak tekanan ekonomi.
“Kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi dunia pasti terguncang. Kalau ekonomi negara besar terganggu, biasanya kebijakan luar negeri mereka menjadi lebih agresif,” kata Dion.
Dampaknya Indonesia juga akan merasakan tekanan langsung, terutama dari sektor energi dan pangan. Gangguan distribusi minyak berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak yang kemudian diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok hingga inflasi.
“Harga BBM pasti akan naik dalam beberapa waktu ke depan. Kalau BBM naik, harga bahan pokok ikut naik. Kalau itu terjadi, inflasi tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Terkait langkah pemerintah Indonesia, Dion juga mengkritisi tawaran mediasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai secara teori resolusi konflik, mediasi sulit dilakukan selama pertempuran masih berlangsung.
“Mediator itu hadir setelah kekerasan berhenti. Kalau pertempuran masih berjalan, secara teori resolusi konflik tidak rasional menawarkan mediasi,” katanya.
Selain itu, Dion menilai Indonesia perlu mengevaluasi posisi diplomatiknya dalam forum internasional Board of Peace (BOP) pasca serangan terhadap Iran. Menurutnya, tindakan militer yang terjadi di tengah proses negosiasi justru bertolak belakang dengan semangat perdamaian yang seharusnya dijunjung oleh lembaga tersebut. Ia menilai kredibilitas sebuah forum internasional harus diukur dari tindakan nyata para anggotanya, bukan sekadar retorika diplomatik.
“Indonesia harus mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Bagaimana mungkin lembaga yang mengklaim membawa perdamaian justru dipimpin negara yang menyerang pihak lain di tengah negosiasi? Itu tidak mencerminkan perdamaian. Kita melihat negara atau lembaga itu dari kredibilitasnya. Kalau tindakan dan ucapannya berbeda, maka sulit dipercaya. Indonesia tidak boleh hanya ikut arus,” katanya.
Sebagai langkah strategis, ia menyarankan Indonesia mengambil sikap diplomatik yang lebih tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.
“Indonesia harus berani bersikap tegas dan tidak boleh takut terintimidasi. Kalau hukum internasional terus diinjak-injak, tinggal menunggu waktu negara lain juga bisa menjadi korban,” pungkasnya.(*/ARM)
